Dialog Bersama Delegasi MPR RI di Beijing

Selasa, 29 Oktober 2013

 

Dalam acara temu masyarakat Indonesia di Wisma KBRI Beijing, Ketua MPR-RI Sidarto Danusubroto mengutarakan pandangannya mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok.

 

Menurut beliau, semua harus mengakui bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi politik militer terbesar di dunia dalam waktu dekat. Masyarakat Tionghoa menguasai pangsa pasar ekonomi Indonesia, bahkan kawasan dan dunia. Di Indonesia saja ada 20 juta Tionghoa, di mana menurutnya 8 juta keturunan campuran.

 

Bangsa Tiongkok ini tersebar di dunia, dan adalah satu-satunya yang masih bisa dengan kuat mempertahankan karakter bangsa-nya. Bahasa Mandarin dan Inggris telah menjadi dua bahasa yang kita butuhkan dalam hidup. Banyak yang bisa dipelajari dari Tiongkok ini.

 

Selain membahas hubungan bilateral, beliau juga memaparkan perkembangan situasi dalam negeri. Pemilu sudah dekat, beliau menghimbau supaya para pemilih di Beijing jangan menjadi golput atau golong putih (tidak memilih dalam pemilu) demi membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Semua harus melaksanakan hak pilihnya.

 

Kasus-kasus terkait otonomi daerah banyak telah merusak kepercayaan masyarakat. Mulai dari perusakan lingkungan sampai korupsi. KPK dan aparat ketertiban harus diperkuat untuk menghadapi ini. Semoga saja gebrakan KPK bisa menjadi peringatan atau penangkal.

 

Beliau juga mendorong generasi muda Indonesia di Tiongkok untuk ikut membangun hubungan dengan Tiongkok, apalagi karena setelah berbekal kemampuan bahasa dan pengalaman hidup di Tiongkok.

 

Wakil Ketua MPR, Bapak Hajriyanto Yasin Thohari dalam menanggapi pertanyaan dari Ketua PPI Tiongkok Cabang Beijing (PERMIT Beijing), Peter Tjut mengenai dinamika demokrasi Indonesia dan peran pelajar dalam sasana tersebut, menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat muda, jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sejarah panjang berdemokrasi.

 

Kita baru memasuki era konsolidasi demokrasi Dan masih bertransisi menuju demokrasi ideal. Arab Spring adalah salah satu contoh kesulitan yang dihadapi negara demokrasi yang muda usia. Dibanding dengan Indonesia, kita masih lebih baik. Media dan kebebasan berpendapat semakin kuat gaungnya, contohnya di media-media sosial.

 

Tentunya banyak yang masih bisa dikritik dalam demokratisasi Indonesia. Pendapat optimistik Dan pesimistik saling bermunculan. Membangun demokrasi butuh nafas panjang, maka itu pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan yang berkembang harus terus diperkuat.

 

Tugas pelajar itu adalah ikut serta dengan aktif dan sabar dalam proses demokratisasi ini. Untuk demokrasi bisa sukses harus ad basis ekonomi yang kuat dan pendidikan yang lebih tinggi. Pelajar diharapkan menyumbang pemikiran-pemikiran dan kembali Ke tanah air menjadi ragi masyarakat dengan etos intelektual yang tinggi, yang bersemangat memajukan bangsa.

 

Menjawab pertanyaan Ketua Pelaksana Harian PPI Tiongkok, Christine Susanna Tjhin mengenai situasi pluralisme di Indonesia yang menjadi sorotan media dan masyarakat Tiongkok yang masih sulit melepas image Indonesia dari Tragedi Mei 98 dan perkembangan setelah disahkan-nya UU Kewarganegaraan tahun 2006, Wakil Ketua MPR Bapak Lukman Hakim Saifuddin secara singkat menjelaskan tentang perkembangan situasi pluralisme Indonesia setelah UU Kewarganegaraan disahkan.

 

Menurut beliau, UU kewarganegaraan telah berhasil menjadi landasan hukum di tengah-tengah tonggak keberagaman Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri munculnya problem diskriminasi masih ada di tataran praktek. Tapi di sisi perundang-undangan, legislasi sudah membuka sekat-sekat yang dulu diskriminatif. Semakin banyak tokoh Tionghoa yang sudah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

 

Salah satu pilar MPR adalah bahwa “kebhinekaan harus menjadi akar”. Dikotomi minoritas-mayoritas secara perlahan digeser karena sudah tidak lagi menjadi relevan di tengah kemajemukan Indonesia. “Hak warganegara” harus menjadi titik tolak dalam membuat kebijakan.

 

Kerusuhan 98 memang berdampak besar dan sangat disesalkan, tapi perlu diperhatikan juga bahwa keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga.

 

Aspek ìni juga sekaligus menjawab pertanyaan Sekretaris Jendral PPI Tiongkok, Fathan Sembiring soal nilai tawar Indonesia. Beliau menekankan bahwa masyarakat Tiongkok harus menyadari bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang besar, aman dan kaya.

 

Wakil Ketua MPR, Ibu Melani Leimena Suharli, menambahkan penjelasan delegasi MPR dalam menanggapi pertanyaan Christine mengenai prospek rekonsiliasi dan status Partai Komunis Indonesia di masa yang akan datang, mengingat hubungan partai-partai di Indonesia dengan Partai Komunis  Tiongkok yang semakin berkembang setelah dinaikkannya status bilateral dari kemitraan strategis menjadi kemitraan komprehensif strategis.

 

Beliau berjanji akan menyerap aspirasi masyarakat di luar negeri sesuai mandatnya. Ia menekankan juga soal antusiasme masyarakat Tionghoa di Indonesia dalam membantu MPR mendorong 4 Pilar Bangsa.

 

Ibu Melani menambahkan bahwa MPR memiliki Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang berisi anak-anak Suharto DN Aidit, Kartosuwiryo dan tokoh PKI dulu, yang bersedia duduk bersama memikirkan masa depan bangsa. Hal seperti ini dianggap sebagai sebuah proses yang baik dan mendapat dukungan MPR-RI.

 

Acara ditutup dengan makan bersama dan foto bersama delegasi.