DPR Sepakati Pilkada Serentak 2015

Sabtu, 04 Mei 2013

 

GUANGZHOU – Biang kerusuhan yang menjurus tindakan brutal dan anarkistis dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah di Indonesia bukan dilakukan oleh masyarakat. ”Yang menyulut gerakan massa di mana-mana adalah elite politik yang tidak siap kalah. Calon kepala daerah yang kalah memprovokasi massa pendukungnya untuk marah dan bakar-bakaran. Akibatnya terjadilah amuk massa,” tegas Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, belum lama ini.

”Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap sopan santun, andhap asor, damai dan tidak suka rusuh. Tetapi karena mereka dibakar dan disulut,” tegasnya  di Guangzhou, China. Politikus Partai Golkar dari Dapil Jabar 10 (Kab.Ciamis, Kuningan dan Kota Banjar) itu menyampaikan ceramah di depan sekitar 100 peserta Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok.

Hadir pada acara itu Atase Militer KBRI Kolonel Heru Setio, Protocol Consular Affair KJRI Guangzhou Ady Ardiansyah dan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar (PPI) Tiongkok Trisna Metta Widyani. Amuk massa akibat pilkada  yang paling akhir baru-baru ini terjadi di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa para wakil rakyat di DPR RI akhirnya sepakat tetap mempertahankan Pilkada Langsung.

Beberapa hari terakhir sempat muncul wacana pilkada dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya karena Pilkada Langsung dinilai pemborosan uang negara dan rawan terjadinya kerusuhan massa dan politik uang. ”Masa baru saja proses demokratisasi pilkada langsung kita laksanakan dua kali  terus karena terjadi sesuatu dalam pelaksanaannya langsung kita hentikan. Terlalu cepat evaluas,” tegas pria kelahiran Bandung itu. (Sumber: Suara Merdeka, 25 April 2013/Agus Fathuddin Yusuf)