Legitimasi Pemimpin Baru China

Rabu, 06 Maret 2013

 

Harian Suara Merdeka, 06 Maret 2013

Legitimasi Pemimpin Baru China

Oleh Ahmad S Zuhri

“Sudah saatnya Indonesia juga aktif memanfatkan momentum untuk mendekati China sebagai mitra strategis”

TANGGAL 5 Maret 2013 sampai 10 hari ke depan China menggelar hajat besar di Balai Agung Rakyat Beijing yang akan mengubah wajah pemerintahan negara tersebut, yaitu Kongres Rakyat Nasional (KRN), parlemen dan badan tertinggi kekuasaan negara. Kegiatan itu menindaklanjuti Kongres Ke-18  Partai Komunis China sekitar tiga bulan lalu yang memilih Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal (sekjen), posisi puncak dalam struktur partai.

Sistem politik China menganut dua garis pemerintahan. Pertama; garis partai atau kepemimpinan partai, dan kedua; garis pemerintah. Berdasarkan garis pemerintah, 1,3 miliar penduduk memilih para wakil mereka di parlemen (Kongres Rakyat Nasional), baik untuk tingkat kota, kabupaten, maupun pusat. Di tingkat nasional, China memiliki hampir 3.000 wakil rakyat.

Penyelenggaraan kongres rakyat setiap lima tahun dan pada Maret bersidang pleno guna mendengarkan laporan tahunan dari pemerintah. Tugas dan fungsi kongres antara lain memilih presiden dan wakil presiden, jaksa agung dan Mahkamah Agung Rakyat, Komisi Militer Pusat, serta Dewan Negara yang di dalamnya termasuk perdana menteri dan organ kementerian.

Sebagai lembaga tertinggi dalam stuktur pemerintahan, KRN terdiri atas 34 delegasi yang mewakili provinsi, wilayah administrasi khusus, kota khusus, daerah otonomi dan komisi militer. Masing-masing delegasi mempunyai ketua, wakil ketua, dan anggota.

Dalam menjalankan tugas, mereka membentuk Komite Tetap, yang beranggotakan personel kongres. Kongres Rakyat Nasional berwenang memutuskan masalah strategis semisal perang, sedangkan Komite Tetap mengambil keputusan terkait penandatanganan perjanjian dengan luar negeri. Salah satu hak dan tugas penting lain KRN adalah mengangkat/ memberhentikan pejabat tinggi, termasuk menentukan anggota pimpinan instansi tertinggi negara.

Level di bawahnya adalah Kongres Rakyat Daerah (KRD), yang mempunyai hak memilih/ memberhentikan anggota pimpinan pemerintah rakyat di tingkat daerah, serta ketua Mahkamah Rakyat dan ketua Kejaksaan Rakyat di tingkat daerah.

Salah satu agenda utama KRN adalah sidang sesi pertama yang akan memilih pejabat pemerintah, seperti presiden, perdana menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian presiden menunjuk para menteri yang juga harus kembali disetujui oleh kongres.

Presiden dan pejabat tinggi dipilih untuk masa lima tahun, bahkan bisa 10 tahun. Presiden yang dipilih menggantikan Hu Jintao adalah Xi Jinping yang sebelumnya wakil presiden. Jinping yang tiga bulan lalu juga terpilih sebagai sekjen partai adalah kandidat tunggal presiden.

Dalam tradisi sistem partai tunggal, posisi sekjen partai adalah posisi puncak dalam pengaderan untuk dipersiapkan menjadi presiden. Beberapa anggota Komite Tetap akan menjadi perdana menteri, ketua parlemen, wakil presiden, dan wakil perdana menteri. Kongres Rakyat Nasional inilah yang menjadi legitimasi pemimpin baru negara tersebut.

Tiga bulan sebelum diputuskan menjadi presiden, Xi Jinping banyak melakukan persiapan, semisal mengunjungi sejumlah daerah dengan penampilan sederhana guna menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi rakyat. Kegiatan itu diliput khusus oleh media-media pemerintah.

Ia juga mengundang 30 ahli bidang khusus dari luar negeri yang menjadi dosen di beberapa universitas terkemuka di China guna memberi masukan terkait pembangunan dan kebijakan China dalam urusan dalam dan luar negeri. Salah satu dari para ahli itu adalah Prof Dr Edi Wibowo, asal Kebumen, yang menjadi dosen tetap Beijing Foreign Study University.

Tantangan Baru
Banyak isu dan tantangan yang mengadang pemimpin baru China. Dari dalam negeri beberapa isu menarik dan tetap menjadi fokus adalah memerangi korupsi, memeratakan pembangunan antara wilayah timur dan barat, dan mencari jawaban terkait keinginan melepas beberapa daerah yang bergejolak, semisal Tibet.

Keterbukaan arus informasi dunia maya juga menjadi isu menarik karena negeri itu memiliki sekitar 600 juta pengguna internet, terbesar didunia. Walaupun banyak jejaring sosial dari luar China diblokir, mereka punya jejaring sosial sendiri. Kemeluasan akses internet yang memberi banyak informasi dari luar membuat generasi muda mulai berani bersikap dan berpikir kritis terhadap pemerintah.

Pada tataran internasional, China yang akhir-akhir ini disibukkan oleh sengketa perebutan Pulau Diaoyu (Senkaku versi Jepang), menjadi salah satu pemain kunci dari Asia, baik secara ekonomi maupun politik, dalam rezim internasional yang masih dihegemoni kekuatan Barat.

Menjadi kekuatan besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru, guna meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya, supaya tetap bisa menempatkan posisi China dalam menjaga perdamaian global. Upaya yang dilakukan antara lain mendekati negara-negara di kawasan regional, seperti Asia dan Afrika.

Sudah saatnya Indonesia juga aktif memanfaatkan momentum untuk mendekati China sebagai mitra strategis dalam beberapa hal sehingga kita tak cukup hanya ”bermesraan” dengan Barat seperti saat ini. Pendekatan terhadap China tentu dengan tetap menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. (10)

Ahmad Syaifuddin Zuhri, Mahasiswa Pascasarjana Program Beasiswa China Scholarship Council (CSC), Jurusan Hubungan Internasional Nanchang University, Ketua PPI Tiongkok Cabang Nanchang 2012-2013.

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/03/06/217450/10/Legitimasi-Pemimpin-Baru-China