Keseriusan Tiongkok Perangi Korupsi

Ahmad Syaifuddin Zuhri

Harian Suara Merdeka, 3 Maret 2015

Pada 3 dan 5 Maret ini, Tiongkok akan menyelenggarakan Rapat Tahunan National People’s Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional, lembaga legislatif tingkat pusat dan China People’s Political Central Consultative Conference (CPPCC), lembaga penasehat politik pusat. Dua konferensi yang populer disebut “Dua Sesi”.

Konferensi tersebut akan membahas Undang-undang baru untuk disahkan, menghapus atau mengamandemen undang-undang lama. Membahas laporan tahunan tentang perkembangan pembangunan, anggaran serta rencana pembangunan oleh pemerintah, untuk direvisi atau diloloskan. Serta memberi saran terhadap pemerintah dan harus menanggapi secara tepat waktu.

NPC dan CPPCC memiliki cabang di tingkat lokal mulai dari provinsi, tingkat kota dan kabupaten. Di Tingkat lokal, Rapat Tahunan “Dua Sesi”  tersebut dilakukan pada Januari dan Februari lalu. Rapat Tahunan dari level pusat dan lokal tersebut adalah konferensi yang sangat penting dalam sistem politik Tiongkok dan memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan dan sosial ekonomi di negara itu.

Konferensi tahunan tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping untuk menyampaikan pidato  tahunan tentang perkembangan dan arah pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Konferensi ini juga menjadi penanda Xi Jinping telah berkuasa memimpin Tiongkok selama dua tahun sejak 2013 lalu.

Sejak resmi menjabat menjadi Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok -Jabatan tertinggi di partai-, Xi Jinping gencar melakukan tindakan bersih-bersih terhadap pegawai negara dan petugas partai yang melakukan “kejahatan sangat serius yang melanggar hukum”, istilah untuk kejahatan berat korupsi di negara itu.

Melawan kejahatan korupsi adalah salah satu misi prioritas dalam pemerintahannya, diantara tiga prioritas misi lainnya, yang lebih dikenal dengan Empat Jalan Komprehensif: Komprehensif membangun masyarakat yang moderat dan sejahtera, Komprehensif menerapkan misi reformasi secara mendalam, Komprehensif menerapkan aturan hukum dan Komprehensif penguatan disiplin Partai.

Poin yang terakhir tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memberantas pelanggaran korupsi pada pejabat negara dan Partai. Baik “Singa ataupun Lalat” akan ditindak dengan tindakan yang setimpal, penyebutan “Singa dan Lalat” adalah istilah populer  korupsi untuk pejabat negara level tinggi dan terendah.

Lembaga pemberantas korupsi negara itu yakni Central Commision for Discipline Inspection (CCDI) merilis data selama tahun 2014 lalu, total 71.748 pejabat negara ditangkap dalam kasus korupsi, termasuk secara mengejutkan menangkap dua pejabat level tinggi negara, Zhou Yongkang, mantan anggota Komite Tetap Politbiro Pusat dan Xu Caihou, mantan wakil Komisi Militer Pusat.

 

Lembaga anti-korupsi tersebut mempunyai sekitar 1000 pegawai (Phoenix Weekly, 2014) dan 23 persen dari mereka adalah perempuan. CCDI meningkatkan divisi investigasi dari delapan menjadi 12 sejak Xi Jinping menjabat menjadi presiden. Dan menambahkan pula sekitar 100 penyidik guna perang melawan korupsi lebih maksimal.

Lembaga itu juga mendirikan delapan kantor permanen baru di pemerintahan pusat pada tahun ini untuk menguatkan pengawasan. Dari yang sebelumnya di tahun 2004 sebanyak 59 di lembaga pemerintah pusat.

Kantor-kantor tersebut akan menjadi markas pemburu koruptor yang fokus pada pejabat negara level tinggi. Akses ke rekening bank dan keuangan keluarga menjadi salah satu cara mereka mengawasi para pejabat negara. CCDI selain mengawasi pejabat Negara juga mengawasi para pejabat BUMN.

Pada Jumat (27/2) pekan lalu, Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) mengeluarkan pernyataan resmi, setelah liburan Hari Raya Imlek ini telah menerjunkan tiga tim untuk menyelidiki tiga perusahaan BUMN yakni State Grid Corp of China, China Ship-building Industry Corp dan China Huaneng Group. Tiga BUMN dari 26 BUMN besar Tiongkok.

BUMN yang lain yang sudah menjadi target inspeksi adalah China National Petroleum Corp, China National Offshore Oil Corp, China Power Investment Corp dan China Mobile Communications Corp.

Wang Qishan, anggota Komite Tetap Politbiro Partai dan ketua CCDI, mengatakan bahwa CCDI akan fokus pada kampanye anti korupsi di BUMN-BUMN besar sebagai prioritas pada 2015 ini.

Selama dua tahun, 31 provinsi, daerah otonomi khusus, daerah administrasi khusus dan kota khusus, sudah diawasi penuh oleh CCDI dalam empat kali putaran inspeksi. Selama 2014, mereka sudah menjatuhkan hukuman pada lebih dari 70 eksekutif BUMN.

Karakteristik dari korupsi di BUMN adalah jual beli posisi, penggelapan sumber daya, pengaturan dalam penawaran proyek dan faksionalisme serta nepotisme.

Seperti kasus akhir tahun 2014 lalu, mantan eksekutif perusahaan milik negara di Provinsi Guangdong Tiongkok selatan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penyuapan dan penggelapan sebesar hampir 400 juta yuan (65 juta dolar AS). Selain hukuman mati, semua aset pribadi juga disita.

Tersangka, Zhang Xinhua, 52, adalah manajer umum BUMN Baiyun Industry and Agriculture Corporation di Kota Guangzhou. Penyelidikan pengadilan menunjukkan dari Juni 1998 sampai Mei 2013, Zhang mengambil 56.800.000 yuan dan HKD 7,3 juta. Pada tahun 2003, Zhang mendaftarkan dua perusahaan tanpa persetujuan dari atasannya, dan memindahkan properti dan tanah milik Baiyun Corp ke dua perusahaan dengan cara ilegal seperti fabrikasi utang.

Pengadilan juga menemukan bahwa pada tahun 2010 dan 2011, Zhang menerima HKD 35.290.000 dan 4,5 juta yuan suap dalam pertukaran untuk bantuan dalam restrukturisasi utang dan transaksi tanah yang melibatkan salah satu dari dua perusahaan yang disebutkan di atas dan sebuah perusahaan di kota Jiangmen, Provinsi Guangdong.

Terbaru, pada Sabtu (28/2) pekan lalu, pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun pada Ni Jia, mantan wakil gubernur Provinsi Anhui, yang terkenal dengan koleksi permata dan benda antik seninya. Ia dianggap merugikan negara sebanyak 1 juta yuan.

Perburuan melawan korupsi juga tidak hanya di dalam negeri, para koruptor yang lari ke luar negeri juga menjadi target yang sangat serius oleh pemerintah Tiongkok untuk ditangkap dengan membentuk tim yang dikenal dengan “Fox Hunt”. “Fox Hunt” menargetkan pejabat negara korup dan tersangka kejahatan ekonomi lainnya yang lari ke luar negeri. Mereka sudah menangkap 428 buronan negara yang telah lari ke luar negeri pada 2014 lalu. Buronan tersebut ditangkap di 60 negara dengan total kejahatan 10 juta yuan. “Fox Hunt 2014” menjadi simbol dari keseriusan Tiongkok dalam kampanye melawan kejahatan korupsi di level internasional

Upaya Tiongkok dalam memberantas korupsi di negara itu sangat serius, walau masih relatif banyak korupsi terjadi di berbagai level negara tersebut. Kampanye anti-korupsi oleh Xi Jinping sudah mulai masuk tahun ketiga, dan menunjukkan tidak ada tanda untuk santai apalagi berhenti untuk terus perang melawan korupsi.

Link: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/keseriusan-tiongkok-perangi-korupsi/

Ahmad Syaifuddin Zuhri

Alumnus Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, mahasiswa Pascasarjana Program Hubungan Internasional, Nanchang University, Tiongkok