Menegakkan ‘Kedaulatan’ Cyber Nasional

21 July 2018

Satu hal yang berharga saat ini adalah informasi, sebuah istilah yang saya sebut sebagai ‘kekayaan digital’ yang harus bersifat rahasia dan privat. Nah, belum hilang dari ingatan kita tentang serangan Ransomware global yang heboh, maraknya informasi Hoax menjelang Pemilu hingga pembobolan sistem Perbankan Nasional. Hal ini mengundang banyak perhatian Netizen dalam negeri lantaran serangan malware hingga bocor nya sistem merupakan masalah klasik yang perlu solusi cepat dan menyeluruh.

Mari kita melihat lebih dekat, serangan cyber yang menargetkan objek digital milik pemerintah semakin meningkat saat ini.  Data Indonesia Security Incident Response Team mencatat setidaknya ada 177 Juta serangan cyber di Indonesia atau mencapai 800 ribu serangan cyber per hari. Sungguh angka yang tidak sedikit bukan?.

Laporan terbaru SophosLabs menyebut Ransomware telah menjadi salah satu ancaman paling masif yang mempengaruhi dunia pada 2017, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, ancaman serangan ini akan berlanjut pada tahun 2018.

Sebenarnya bagaimana keamanan cyber di Indonesia saat ini dan upaya lembaga dalam negeri untuk menegakkan kedaulatan di dunia maya ? Tentu menarik untuk diulas.

Badan Cyber Nasional

Di dalam kehidupan cyber saat ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin pertahanan hanya dilakukan dengan cara konvensional, sehingga pertahanan melalui cyber sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan RI.

Saat ini jumlah pengguna internet aktif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 142 Juta user. Menjadikan Indonesia masuk di 5 besar pengguna internet terbesar di dunia. Diprediksi user di Indonesia akan semakin tumbuh pada tahun 2020. Besarnya jumlah pengguna aktif nasional menjadi salah satu alasan pentingnya pembentukan badan yang bertugas untuk memantau dan melakukan proteksi terhadap pengguna.

Menurut Data dari Global Security Index (GCI) tahun 2017, Indonesia masih termasuk kategori  tahap pematangan (maturing) dalam aspek keamanan digital. Nah, untuk mencapai tahap Leading, para stakeholder harus melakukan upaya sistematis dan serius untuk membangun pertahanan Cyber Nasional yang kokoh.

Setelah diwacanakan sejak beberapa tahun yang lalu, akhirnya pada 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo, mengesahkan sebuah Lembaga Cyber Nasional yang bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut pemerintah  Badan Cyber Nasional dibentuk untuk memperkuat pertahanan cyber Indonesia dan mencegah serangan-serangan cyber yang dilakukan oleh pihak luar.

Dalam pendangan saya, Pembentukan BSSN ialah jawaban akan lemahnya perhatian akan pertahanan cyber Indonesia selama ini. Sejak direncanakan, BSSN ini sudah mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena Indonesia dinilai sangat membutuhkan pertahanan cyber dalam negeri.

Di dalam konsepnya Lembaga Cyber ini akan bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber di dunia maya. Nah, dalam pengamatan saya, inilah tugas terbesar yang harus diemban ditengah maraknya serangan cyber dan massifnya ancaman malware hingga penyebaran informasi tanpa sensor.

Sejatinya lembaga baru ini adalah jelmaan dari Lembaga Sandi Negara (LSN) yang sudah ada sebelumnya. Perhatian pada cybersecurity menjadi salah satu cara untuk mendorong upaya terwujudnya keamanan digital secara nasional.

Sedangkan, untuk menjalankan fungsi cyber-intelligence hub, BSSN bisa menjadi media berbagi informasi serangan, ancaman dan kejahatan cyber, serta sebagai media untuk konsolidasi strategi penanggulangannya. Di tengah maraknya serangan cyber seperti Ransomware Wannacry, Malware hingga Spamming, pembentukan BSSN ini dinilai tepat waktu dan penting.

Berkaca dari negara tetangga tentang Badan Cyber, Singapura menurut GCI Research tahun 2017, Singapura menjadi negara dengan index paling tinggi (leading) dalam hal komitmen penerapan Cyber Security di Asia. Negeri seberang ini sebenarnya sudah lama mempersiapkan inisiasi keamanan cyber nya dengan meluncurkan Cyber Security Master Plan pada tahun 2005. Sedangkan pembentukan The Cyber Security Agency of Singapore (CSA) direalisasikan pada tahun 2015 lalu.  Mulai tahun 2016, Singapura sudah menjalankan strategi yang komprehensif tentang keamanan Cyber ini.

Malaysia, berdasarkan GCI berada pada peringkat 2 di Asia perihal Cybersecurity. Di Negeri Jiran ini, entitas pemerintah memiliki tanggung jawab atas keamanan informasi negara. Selain itu, pemerintah genjar menawarkan pelatihan  professional melalui program di perguruan tinggi. Lihat sekilas situs seperti Cyberguru, portal yang menawarkan pelatihan Cybersecurity professional yang terkenal disana.

Ekosistem Cybersecurity layaknya memuat aturan, organisasi, skill, kerja sama dan implementasi yang efektif. Selain itu, cybersecurity tidak hanya menjadi fokus pemerntah tetapi membutuhkan komitmen dari sektor swasta dan pengguna. Sehingga penting untuk membangun budaya cybersecurity bagi masyarakat Indonesia ketika menggunakan jaringan dan teknologi digital.

Di dalam negeri sendiri, kita sudah ada UU ITE yang mengatur tentang kegiatan transaksi elektronik dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, setelah adanya regulasi, bagaimana dengan Tim Pelaksana Teknis ?. Dalam pandangan saya, Lembaga yang dibawah komando Djoko Setiadi ini mesti membentuk tim Computer Emergency Response Team (CERT) untuk mendukung keamanan sektor ‘penting’, contohnya keamanan cyber pemerintahan dan lembaga vital negara.

Sebenarnya Pemerintah melalui KOMINFO sudah memiliki tim semacam ini yakni id-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/). Nah, id-SIRTII yang sudah ada ini dapat menjadi elemen penting untuk menguatkan BSSN. Tapi, dengan catatan tim ini mesti  menjalankan tugas dan peran sesuai standar GCI

Apa Pentingnya Badan Cyber ini ?

Di tengah ancaman badai Ransomware dan serangan Malware yang massif. Fakta lain terungkap serangan cyber seperti aksi pencurian password dan pembobolan domain semakin meningkat setiap tahunnya. Data menujukkan kebanyakan target serangan cyber ini ternyata adalah situs-situs Pemerintah dengan domain go.id

Untuk bisa menjawab ‘Security Problem’, Lembaga ini harus menjalankan rencana strategis cybersecurity nasional serta melakukan koordinasi antar lembaga cybersecurity yang telah ada sebelumnya. Nah, dengan massif-nya aktifitas illegal di media digital, tentu peran Badan Cyber BSSN menjadi semakin vital.

Hal lain yang penting adalah wujud keseriusan para Stakeholders dalam membangun misi pertahanan digital. Menurut saya, langkah meningkatkan investasi dalam bidang keamanan digital merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam mewujudkan visi keamanan digital di Nusantara dan menjadi dorongan tumbuhnya inddustri keamanan digital dalam negeri.

Dalam perjalannya Lembaga ini harus aktif melakukan riset dalam bidang teknologi keamanan digital agar tetap berada pada garis depan. Aspek ini sangat penting untuk menciptakan inovasi berkelanjutan dalam bidang cyber security dalam negeri. Satu lagi, pengembangan Talent (Sumber Daya Manusia) menjadi salah satu kunci keberhasilan misi pertahanan cyber nasional yang kokoh.

Menyingkat uraian di atas, bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional memang urgent dan tepat waktu. Sebagai kalimat akhir, kita layak mendukung penguatan BSSN menjadi ‘payung’ untuk kegiatan digital Nusantara, pertahanan cyber, hingga menekan maraknya penyebaran informasi hoax dan kejahatan di media digital. Selain itu, hadirnya ‘badan cyber ini saya percaya dapat memperkokoh ekosistem ekonomi digital sehingga memberikan daya dorong untuk pertumbuhan Nasional.

 

Penulis

Putra Wanda

Ph.D Candiidate in Cybersecurity

Direktur Pusat Kajian Strategis PPI Tiongkok

 

Leave a Reply:

Your email address will not be published.