10 Desember: Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas

Penulis: Alice Pricillya | Sun Yat-Sen University

PPITIONGKOK.org – Kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan salah satu hal yang membuat geram masyarakat banyak, apalagi jika masalahnya tidak kerap diselesaikan. Maka dari itu, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember, berikut adalah beberapa contoh tragedi pelanggaran HAM yang perlu didesak supaya para korban mendapatkan keadilan yang pantas mereka dapatkan. 

Pembunuhan Massal 1965-1966 

Tahun 1965 merupakan tahun kelam di sejarah Indonesia. Selain kerusuhan dan korban yang disebabkan oleh gerakan G30S/PKI, Indonesia juga diguncangkan oleh kasus pembunuhan massal yang bangkit akibat kemarahan publik terhadap kekerasan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sebagai balasannya, pemerintah dan masyarakat bersatu untuk menghukum pengikut, pendukung, simpatisan, serta orang yang dicurigai maupun dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cara pembunuhan massal, dimana TNI dan unit-unit militer memainkan peran besar dan aktif. Tahanan PKI ditangkap tanpa dilakukannya verifikasi dan pengecekan fakta jika yang mereka memang merupakan anggota PKI atau bukan, serta dibunuh tanpa diadili terlebih dahulu. Terdapat banyak versi tentang berapa sebenarnya korban pembantaian pasca-G30S. Menurut Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Sukarno pada Desember 1965, jumlah korban mencapai 80.000 jiwa. Menurut Komnas HAM, jumlah korban berkisar di angka 500.000 hingga 3 juta jiwa. Menurut media asing seperti New York Times, 300.000 orang meninggal akibat kejadian. Ketidakpastian juga bisa dilihat dari laporan angka tahanan PKI. Pada tahun 1970, disebutkan bahwa jumlah orang yang pernah ditahan berkisar antara 600.000 sampai 750.000. Amnesty International menyebutkan angka ‘sekitar satu juta’. Beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia mengusulkan 1,5 hingga 1,7 juta mantan narapidana telah dibebaskan ke masyarakat. Presiden Joko Widodo memberikan ucapan minta maaf kepada korban tragedi pembantaian massal 1965-1966, dan di sisi lain menegaskan tidak akan meminta maaf pada keluarga PKI. Sampai hari ini, belum ada indikasi bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan kriminal, dan nasib para penyintas juga belum diberi kejelasan yang lebih lanjut.  

Penembakan Misterius 1982-1985

Penembakan misterius atau ‘Petrus’ merupakan operasi rahasia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dengan menangkap dan membunuh orang yang dianggap menganggu dan meresahkan masyarakat. Korban dari petrus antara lain adalah preman, warga yang melawan kekuasaan Orde Baru, residivis, mantan narapidana, maupun orang yang dituduh sebagai penjahat. Dari laporan yang diterima oleh Komnas HAM, setidaknya ada lebih dari 2.000 jiwa yang menjadi korban, belum lagi mereka yang hilang, cacat, melarikan diri. Pada tahun 2012, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yosep Adi Prasetyo lalu mengatakan bahwa jumlah korban dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1982-1985 ini mencapai setidaknya 10.000 orang. Adapun pelaku petrus dikatakan melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban RI yang juga berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia, serta pelaku-pelaku individu yang dikenal sebagai “operator”. Selain tindakan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya proses hukum dan pengadilan yang sah, terdapat juga beberapa kasus dimana korban petrus merupakan korban salah tangkap, dimana masyarakat biasa yang tidak bersentuhan dengan hukum dibunuh karena memiliki nama yang sama dengan daftar target operasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM ini, namun ini merupakan hal yang sulit karena banyak orang yang memerintahkan dan melakukan penembakan yang sudah meninggal dunia.  

Kasus Wasior 2001

Peristiwa pelanggaran berat HAM lainnya terjadi pada 13 Juni 2001 di Papua. Kasus yang dikenal dengan nama Wasior ini terjadi saat perusahaan kayu PT. Vatika Papuana Perkasa (VPP) dianggap telah mengingkari kesepakatan bersama. Setelah tidak mendapatkan respon dari perusahaan, masyarakat lalu mengekspresikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat milik perusahaan sebagai jaminan. Aksi ini lantas mengundang aparat Brimob Polda Papua untuk datang menyerbu warga di Desa Wonoboi, Wasior. Akibatnya, 4 penduduk sipil dan 5 anggota Brimob terbunuh, 5 orang dihilangkan secara paksa, 1 orang mengalami pelecehan seksual, dan 39 orang disiksa. Meski 19 tahun telah berlalu, namun pemerintah masih terus mengingkari janjinya untuk bertanggungjawab. Penyelidikan dan pengadilan kasus Wasior masih terus tertunda, mencerminkan bahwa alih-alih memberikan keadilan bagi korban, masyarakat Papua malah terus menjadi korban kekerasan, diskriminasi, tahanan politik, serta pembungkaman kebebasan berpendapat dan bereskpresi. 

Contoh diatas hanyalah sepelintir dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan diperingatinya Hari Hak Asasi Manusia setiap tahunnya, semoga pemerintah Indonesia bisa lebih cepat lagi bekerja untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia untuk memberikan keadilan dan ketenangan bagi pihak korban. 

Semoga artikel ini juga bermanfaat untuk dijadikan edukasi bagi pemuda-pemudi Indonesia supaya bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama di masa yang mendatang!  

Salam Perhimpunan!

PPI Tiongkok 2020-2021

Berdaya-Berkarya-Bersama

Referensi:

Indonesia harus melanjutkan investigasi terhadap pelanggaran pelanggaran HAM masa lalu dalam Tragedi 1965 setelah dokumen rahasia Amerika dibuka ke publik (2017), Amnesty Indonesia [online]. Available at: https://www.amnesty.id/indonesia-harus-melanjutkan-investigasi-terhadap-pelanggaran-pelanggaran-ham-masa-lalu-dalam-tragedi-1965-setelah-dokumen-rahasia-amerika-dibuka-ke-publik/ [Accessed 10 Dec. 2020]

‌Erdianto, K. (2018), Wiranto: Tidak Mudah Menuntaskan Kasus Penembakan Misterius 1982, Kompas [online]. Available at: https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/14531341/wiranto-tidak-mudah-menuntaskan-kasus-penembakan-misterius-1982[Accessed 10 Dec. 2020]

Firdaus, F. (2015), Jokowi tegaskan pemerintah tak akan minta maaf pada keluarga PKI, Rappler [online]. Available at: https://www.rappler.com/world/jokowi-tidak-minta-maaf-pki-tragedi-1965 [Accessed 10 Dec. 2020]

Hamzah, E. (2012), Korban ‘Petrus’ 1982-1985 Capai 10 Ribu Orang, Tempo [online]. Available at: https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang/full&view=ok [Accessed 10 Dec. 2020]

Hantoro, J. (2018), Komnas HAM Sebut Kasus Wasior Wamena Paling Bisa Segera Diproses, Tempo [online]. Available at: https://nasional.tempo.co/read/1154059/komnas-ham-sebut-kasus-wasior-wamena-paling-bisa-segera-diproses/full&view=ok[Accessed 10 Dec. 2020]

Kontras. (2020), 19 Tahun Tragedi Wasior: Negara Harus Bertanggungjawab, KontraS [online]. Available at: https://kontras.org/2020/06/12/19-tahun-tragedi-wasior-negara-harus-bertanggungjawab/ [Accessed 10 Dec. 2020]

Penembakan Misterius 1982-1985 Dianggap Kejahatan Luar Biasa (2012), Liputan 6 [online]. Available at: https://www.liputan6.com/news/read/424047/penembakan-misterius-1982-1985-dianggap-kejahatan-luar-biasa [Accessed 10 Dec. 2020]

‌Pruwanto (2016), Berapa Sebenarnya Korban Pembantaian Pasca-G30S 1965?, Tempo [online]. Available at: https://nasional.tempo.co/read/763665/berapa-sebenarnya-korban-pembantaian-pasca-g30s-1965/full&view=ok [Accessed 10 Dec. 2020]

Sitepu, M. (2017), Bagaimana kronologis tiga kasus “pelanggaran HAM berat” di Papua?, BBC News Indonesia [online]. Available at: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020 [Accessed 10 Dec. 2020] 

Leave a Comment

Your email address will not be published.