3 Lembaga Parlemen di Indonesia, Wajib Kamu Ketahui!

Penulis: Alice Pricillya 

PPITIONGKOK.org – Hari Parlemen Indonesia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober setiap tahunnya menandakan bahwa Lembaga Perwakilan Rakyat sangat penting dan dibutuhkan untuk menampung aspirasi masyarakat. Parlemen Indonesia tidak lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dikarenakan oleh amandemen UUD 1945, MPR berubah menjadi lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seperti namanya, “Badan Permusyawaratan” dibentuk oleh Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan Dr. Mr. Soepomo pada 18 Agustus 1945 sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengutarakan gagasan mereka dengan musyawarah, dan menjadikan Indonesia negara yang berjalan dengan prinsip kekeluargaan. Namun, karena MPR belum terbentuk dengan sempurna dan tidak diakui sebagai lembaga negara oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan UUD Sementara (1950-1959), maka Presiden pun membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang terdiri dari 616 anggota dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI 30 September 1965, pemerintah melakukan perombakan total atas seluruh kebijakan kenegaraan, salah satunya adalah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI. MPR yang sebelumnya menduduki posisi lembaga parlemen tertinggi, sekarang menjadi lembaga yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lain setelah reformasi. Pasal UUD yang awalnya berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” diubah menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

Logo MPR RI

Sampai saat ini, tugas dan wewenang utama MPR adalah:

  1. Mengubah dan menetapkan UUD
  2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum
  3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya
  4. Melantik wakil presiden menjadi presiden
  5. Memilih wakil presiden
  6. Memilih presiden dan wakil presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada 29 Agustus 1945. Pada rapat pleno KNIP, tepatnya pada 16 Oktober 1945, ditentukan bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diberikan kekuasaan legislatif. KNIP bersidang sebanyak 6 kali sebagai MPR, dan membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat sebagai DPR, dimana Badan Pekerja ini menyetujui 133 RUU disamping pengajuan mosi, resolusi, dan usul. Pada masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), badan legislatif RI dipecah menjadi DPR dan Senat. Hak DPR saat ini termasuk hak budget, inisiatif, amandemen, hal bertanya, interpelasi, dan hak angket. DPR juga diberikan wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah, tetapi tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Masa jabatan DPR ditentukan oleh pemilu dari tahun 1956-1959, lalu dipilih oleh presiden karena adanya masalah dalam penyetujuan APBN. Masa DPR kembali ditentukan oleh pemilu sejak tahun 1971 sampai hari ini.

Logo DPR RI mirip dengan MPR RI

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Tugas dan wewenangnya di bidang legislasi adalah:

  1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  2. Menyusun dan membahas RUU
  3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD
  4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD
  5. Menetapkan UU bersama Presiden 
  6. Menyetujui atau tidak peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU

Tugas dan wewenangnya di bidang anggaran adalah:

  1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
  2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama
  3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara

Tugas dan wewenang di bidang pengawasan adalah:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dikarenakan oleh tuntutan demokrasi, MPR RI membentuk DPD pada November 2001 untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah, dan memperkuat NKRI. 

Logo DPD RI

DPD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Terkait fungsi legislasi, tujuan dan wewenang DPD adalah mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan DPR. Tugas dan wewenang DPD di bidang pengawasan antara lain memberikan pertimbangan pada DPR terkait RUU dan pemilihan anggota BPK. Terakhir, tugas dan wewenang DPD dalam fungsi pengawasannya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan menyampaikan hasilnya kepada DPR, serta menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. 

Itulah Lembaga Parlemen di Indonesia yang wajib diketahui. Semoga kedepannya lembaga-lembaga parlemen Indonesia bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus bertindak untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

PPI Tiongkok 2020-2021

Berdaya-Berkarya-Bersama

Leave a Comment

Your email address will not be published.