5 Febuari, Hari Memperingati Aksi Pemberontakan ‘Zeven Provinciën’

Penulis: Alice Pricillya | Sun Yat-Sen University

Seperti namanya, Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provinciën) merupakan aksi pemberontakan yang terjadi pada 5 Februari 1933 di atas kapal angkatan laut HNLMS milik kerajaan Belanda. Peristiwa ini dipicu oleh keputusan pemerintah Belanda untuk memotong gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebanyak 17% pada 1 Januari 1933. 

Pada tanggal 27 Januari 1933, para pelaut Indonesia pun mulai melakukan aksi mogok, kemudian terjadi lagi pada tanggal 30 Januari 1933 di Surabaya. Setelah kabar ini sampai di telinga para awak kapal De Zeven Provinciën (Tujuh Provinsi), dua pelaut Indonesia memutuskan untuk mengadakan aksi mogok di De Zeven Provinciën, dan rencana ini didukung oleh pelaut-pelaut berkewarganegaraan Indonesia maupun Belanda yang lainnya. 

Suara peluit panjang pada 4 Febuari 1933 pukul 22:00 WIB menandakan mulainya aksi pemberontakan, dengan Martin Paradja sebagai pemimpin penguasaan kapal. Keesokan harinya, pimpinan pemberontak pun mengirimkan pesan kepada pers dalam 3 bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda) yang mengatakan bahwa De Zeven Provinciën telah diambil alih dan sedang dalam perjalanan menuju Surabaya yang dinahkodai oleh Kawilarang. Ia juga menjelaskan aksi pemberontakan adalah upaya protes mereka terhadap kebijakan penurunan gaji serta meminta agar rekan-rekan mereka yang ditangkap dibebaskan. 

Pihak Angkatan Laut Belanda tentu tidak tinggal diam. Eikenboom, Kapten De Zeven Provinciën sebelum diambil alih kapalnya, beserta dengan kapal perang lainnya tetap mengejar De Zeven Provinciën dalam pelarian mereka ke pulau Jawa. Saat De Zeven Provinciën telah sampai di Selat Sunda pada 10 Februari 1933, pesawat tempur Belanda menjatuhkan bom seberat 50 kg dan juga mengirimkan dua kapal dengan torpeda untuk melumpuhkan aksi pemberontak dan menghindari terjadinya konflik lain. Akhir tragis ini memakan 20 korban awak kapal Indonesia dan 3 awak kapal Belanda, sedangkan 454 awak kapal Indonesian dan 81 awak kapal Belanda ditangkap dan diasingkan. Kawilarang dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara, namun sebelum ia menyelesaikan hukumannya, balatentara Jepang telah masuk ke Indonesia dan membebaskannya. Paradja yang terluka saat kejadian pengeboman dijatuhkan hukuman mati, dimakamkan tanpa nisan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu, Jakarta. 

Bukan hanya memakan jiwa, namun aksi pemberontak ini juga menyebabkan:

  • Kaum Nasionalis dijadikan kambing hitam sehingga pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan.
  • Campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin mendalam.
  • Sejumlah media massa dibredel. Beberapa pemimpin redaksi bahkan ditahan, diadili, dan dipenjara.  

Biarlah kejadian masa lalu ini menjadi pengingat akan usaha keras leluhur kita dalam memperjuangkan sesuatu, dan agar kita bisa tetap menjaga sikap berjuang meski di masa modern ini yang diperlukan untuk menimba ilmu dan berkarya. Selamat memperingati Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi!

Salam Perhimpunan!

PPI Tiongkok 2020-2021

Berdaya-Berkarya-Bersama

Referensi: 

Kelana, N.S. (2019). 5 Februari, Mengenang Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi. [online] Siedoo. Available at: https://siedoo.com/berita-16345-5-februari-mengenang-peristiwa-kapal-tujuh-provinsi/ [Accessed 5 Feb. 2021].

Matanasi, P. (2018). Kelasi Kapal Zeven Provincien Memberontak Sehabis Lebaran. [online] tirto.id. Available at: https://tirto.id/kelasi-kapal-zeven-provincien-memberontak-sehabis-lebaran-cD4s [Accessed 5 Feb. 2021].

Nugroho, A. (2016). 5 Fakta Pemberontakan Anti Kolonialisme Pertama Pelaut Indonesia di Kapal Tujuh Provinsi. [online] Boombastis. Available at: https://www.boombastis.com/pemberontakan-pelaut-indonesia/58201 [Accessed 5 Feb. 2021].

Leave a Comment

Your email address will not be published.