Belenggu Pandemi COVID-19, Justifikasi Sentimen Anti-Cina, dan Jejak Digital Diskriminasi Etnis Keturunan Tionghoa

Penulis: Putri Nur Afifah | Universitas Indonesia

Editor: Nova Edvike Trinanda 

PPITIONGKOK.org – COVID-19 telah menjadi isu kesehatan global sejak adanya laporan kasus pertama yang berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran yang sangat pesat dalam satu tahun terakhir ini memicu hambatan kinerja dan performa setiap negara, khususnya Indonesia. Grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia terlampau sangat tinggi. Berdasarkan pembaruan tabel data Coronavirus Disease (COVID-19) yang dipublikasikan oleh World Health Organization pada tanggal 26 November 2020, Indonesia menempati peringkat ke-21 dengan total kumulatif sebanyak 511.836 kasus. Peningkatan kasus virus Corona ini tentu sebuah bukti dari lambannya aksi tanggap pemerintah dan minimnya kesadaran masyarakat. 

Kemudian, beberapa masyarakat Indonesia yang memiliki sentimen anti-Cina memanfaatkan musibah dunia ini. Aneh memang sentimen anti-Cina seolah-olah telah mendarah daging hingga saat ini, sedangkan kedatangan etnis Tionghoa secara damai telah dimulai sejak abad ke-7. Bahkan, kedatangan Laksamana Cheng Ho masih membekas dalam ingatan berkat kontribusi dan peninggalannya di Nusantara. Faktanya, kebencian ini bermula dari politik adu domba yang pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda apabila ditelusuri melalui aspek historis.

Napak Tilas Sentimen Anti-Cina ala Barat Memengaruhi Pola Pikir Masyarakat Indonesia 

Sumber: Pexels/Wendy Wei

Beberapa fakta historis membuktikan adanya sentimen anti-Cina yang dimulai di Eropa. Berdasarkan argumentasi Chunjie Zhang, seorang peneliti Universitas California, Davis dalam jurnal miliknya From Sinophilia to Sinophobia: China, History, and Recognition, kecenderungan utama adanya pergeseran sinofilia menjadi sinofobia di Eropa disebabkan karena kemunculan perdebatan kalangan intelektual Eropa tentang Cina. Lebih jelasnya, Herder membantah argumen Leibniz terkait dengan posisi Cina yang seharusnya setara atau lebih tinggi dari Eropa karena menurut dirinya nilai-nilai Cina tidak sesuai dengan visi pencerahan serta kegagalan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. 

Pergeseran ini secara bersamaan mengakibatkan terjadinya permasalahan hubungan diplomatik antara negara-negara Eropa dengan Cina. Bahkan, Frank N. Pieke, dosen pengajar Universitas Oxford dalam buku The Chinese in Europe,  menyatakan adanya lonjakan tinggi emigrasi penduduk Cina ke Eropa juga memicu sentimen anti-Cina. Peristiwa ini jelas menimbulkan kekhawatiran bangsa Eropa seperti ketidakmampuan penduduk Eropa dalam persaingan dunia kerja, rasa iba berlebihan terhadap negara-negara dengan sistem welfare state, dan bencana Malthusian negara-negara “Dunia Ketiga”. Oleh karena itu, bangsa Eropa menunjukkan sentimen Anti-Cina melalui julukan “Yellow Peril” hingga sekarang.

Faktanya, pasukan Hindia Belanda di Indonesia secara implisit juga menerapkan “Yellow Peril” melalui pembantaian terhadap etnis keturunan Tionghoa. Peristiwa yang dikenal “Geger Pecinan” ini merupakan bukti ketakutan pemerintahan Belanda dalam menghadapi persaingan dagang yang didominasi oleh etnis keturunan Tionghoa. Kebencian ini juga menyebar luas hingga golongan pribumi dengan politik adu domba. Mereka melihat adanya kesenjangan sosial sehingga memunculkan stereotip bahwa semua etnis keturunan Tionghoa pasti menikmati hidup sejahtera. Peristiwa berdarah ini menjadi titik awal sentimen anti-Cina muncul di Indonesia. Sentimen anti-Cina ini tidak menghilang begitu saja. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, rezim Soeharto memberikan batasan-batasan ruang gerak bagi etnis keturunan Tionghoa dengan menerapkan aturan-aturan diskriminatif. Dalam buku Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion, dan Belonging, Charlotte Setijadi, seorang antropologis Universitas La Trobe, menyatakan bahwa etnis keturunan Tionghoa di Indonesia pernah absen dari dunia perfilman selama 32 tahun. Salah satu bukti konkrit ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu komunisme. Pemerintah Indonesia menganggap etnis keturunan Tionghoa sebagai agen mata-mata pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) serta dalang dibalik dukungan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, kerusuhan Mei 1998 juga yang seringkali digaungkan oleh para mahasiswa merupakan momok mengerikan bagi etnis keturunan Tionghoa dalam menghadapi beragam tindakan immoral seperti penjarahan usaha milik mereka, ancaman pembunuhan, pembakaran rumah, dan lain-lain. 

Sentimen Anti-Cina Termasuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Meskipun Hanya Ketikan Jari

Sumber: Pexels/cottonbro

Sentimen anti-Cina tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). HAM pada dasarnya dibentuk berdasarkan konstruksi sosial dan konsepsi moral agar visi kemanusiaan terlaksana secara maksimal. Meskipun begitu, HAM dapat diumpamakan seperti pisau bermata dua yaitu mampu menyatukan kebutuhan hak dasar bersama dan memecah belah masyarakat dalam waktu bersamaan. Zeffry Alkatiri, pengajar dan peneliti di Departemen Sejarah dan Program Studi Rusia FIB UI dalam buku ‘Belajar Memahami HAM’ menyatakan bahwa adanya perbedaan kebudayaan, sejarah, sosial, dan kepentingan politik yang menyebabkan penerapan HAM menjadi tersendat. 

Sentimen anti-Cina di Indonesia jelas melekat dari faktor historis gerakan “Yellow Peril” yang secara tidak sadar diterapkan pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda. Julukan ini memang kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun telah disederhanakan sesuai kultur terhadap ras keturunan Tionghoa maupun warga Tiongkok asli dengan sebutan “Antek Aseng” pada masa sekarang. Sama halnya dengan “Yellow Peril”, kemunculan “Antek Aseng” juga berdasarkan ketakutan massal terhadap etnis keturunan Tionghoa atas dominasi penguasaan ekonomi dan bisnis nasional. Berdasarkan Indonesia’s 50 Richest dalam Forbes 2019, sembilan peringkat pertama dikuasai oleh etnis keturunan Tionghoa. Akan tetapi, keberhasilan mereka bukan semerta-merta dapat dijadikan justifikasi sentimen anti-Cina.

Media sosial tampaknya memainkan peran penting dalam penyebaran informasi pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Isu kesehatan global ini memberikan kesempatan bagi kelompok sentimen anti-Cina dalam menebarkan kebencian melalui beragam respon negatif yang telah menyinggung etnis keturunan Tionghoa. Stereotip warga Tiongkok mengonsumsi makanan tidak lazim dan kotor semakin melekat semenjak kasus pandemi COVID-19 muncul ke publik pertama kalinya. Barangkali sentimen anti-Cina sudah dianggap bukan suatu kesalahan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat umum. Bukti kegagalan implementasi revolusi mental ini tentu menjadi salah satu indikator lemahnya penerapan HAM di Indonesia. Padahal, pasal 28 ayat (2) UU ITE telah memaparkan secara eksplisit terkait ancaman pidana dan denda yang akan diterima bagi pelaku, namun beberapa masyarakat masih menanggapinya secara acuh tak acuh. 

Maka, solusi terbaik dalam mengurangi eksistensi sentimen anti-Cina di media sosial adalah warganet berani melaporkan komentar yang terindikasi diskriminasi SARA ke kominfo dengan bukti tangkapan layar. Selain itu, para mahasiswa Indonesia bekerjasama bekerja sama dengan beberapa LSM etnis keturunan Tionghoa sebagai agent of change dapat melakukan kampanye positif atau webinar unik berkaitan dengan Cina. Faktanya, kelompok sentimen anti-Cina ini hanya menumpang ketenaran pandemi COVID-19, namun aksi-aksi solutif yang telah disebutkan tadi setidaknya diharapkan mampu menyadarkan masyarakat Indonesia. Bahkan, Alm. Gus Dur selaku Bapak Tionghoa Indonesia menyatakan etnis keturunan Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia dengan bukti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000. Dengan demikian, masyarakat Indonesia sepantasnya menerapkan nilai-nilai toleransi berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan menggunakan media sosial secara bijak. 

Salam Perhimpunan!

PPI Tiongkok 2020-2021

Berdaya, Berkarya, Bersama

Daftar Referensi

Buku

  • Alkatiri, Zeffry. 2010. Belajar Memahami HAM. Depok: Ruas
  • Benton, Gregor dan Frans N. Pieke. 1998. The Chinese in Europe. New York: St. Martin’s Press
  • Siew Min Sai dan Chang-Yau Hoon. 2013. Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion, and Belonging. New York: Routledge

Jurnal

  • Chunjie Zhang. 2008. From Sinophilia to Sinophobia: China, History, and Recognition. Colloquia Germanica, 41(2), 97-110 yang diakses melalui www.jstor.org/stable/23981714
  • Heidhues, Mary Somers. 2017. Studying The Chinese in Indonesia: A Long Half-Century. ISEAS – Yusof Ishak Institute, 32(3), 601-633 yang diakses melalui www.jstor.org/stable/44668440

Internet

  • Forbes. 2019. Indonesia’s 50 Richest. Diakses dari https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/
  • Nurdin. Nazar. 2014. Ini Alasan Gus Dur Diberi Gelar “Bapak Tionghoa Indonesia”.  Diakses dari https://regional.kompas.com/
  • Pratama, Aswab Nanda. 2018. Hari Ini dalam Sejarah: 11 Juli 1405, Ekspedisi Perdana Cheng Ho di Samudera Hindia. Diakses dari https://nasional.kompas.com/
  • Tan, Herman. 2017. Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. Diakses dari https://www.tionghoa.info/
  • Taylor, Derrick Bryson. 2020. A Timeline of the Coronavirus Pandemic. Diakses dari https://nytimes.com/World Health Organization. 2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Diakses dari https://covid19.who.int/

Leave a Comment

Your email address will not be published.