Hukuman Mati Koruptor: Merenggut Right to Life Refleksi Summum Jus Summa Injuria

Penulis: Ahmad Habib Al Fikry | Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Editor: Nova Edvike Trinanda

PPITIONGKOK.org – Hukuman Mati Koruptor dalam Hukum Positif. 

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) mengklasifikasikan hak manusia terbagi menjadi non-derogable right dan derogable right. Hak hidup (right to life) merupakan salah satu hak yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi oleh siapa pun karena sifatnya absolut atau disebut non- derogable right. Hak hidup sebagai non- derogable right diatur dalam Pasal 3 Universal Declaration Human Right (UDHR) yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Adapun ICCPR juga mengatur hal ini dalam Pasal 4 ayat (2) dan lebih khusus Pasal 6 mengatur hak hidup. Lebih lanjut, United Nations Human Rights Commitee menegaskan hak hidup merupakan hak tertinggi, pengurangan kewajibannya tidak diizinkan sekalipun dalam keadaan darurat. 

Indonesia merupakan negara yang meratifikasi ICCPR terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Hal tersebut tentu memperkuat pengakuan jaminan hak untuk hidup bagi setiap orang. Selain itu, hak hidup secara konstitusional diatur dalam Pasal 28I yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Perumusan tersebut menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. 

Eleanor Rooselvelt dan Rene Casin selaku perumus UDHR menjelaskan bahwa hak hidup tidak mengenal pengecualian dan tujuan perumusan hak tersebut adalah supaya praktik hukuman mati dapat dihapuskan. Namun dalam senyatanya terjadi kontradiksi antara hukum positif dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun konstitusi negara Indonesia. Telah jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Hal tersebut direfleksikan dalam konstitusi negara. Selain itu, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga mengikuti perjanjian internasional dan meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu diskursusnya adalah hak untuk hidup. Namun menjadi perhatian lebih ketika terdapat pengaturan tentang hukuman mati dalam hukum positif.

Korupsi dapat diartikan tindak pidana melawan hukum melalui perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Korupsi menjadi ancaman negara karena merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Bermuara pada berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahasan tindak pidana memiliki korelasi dengan jenis tindak pidana. Soedarto mendefinisikan pidana adalah nestapa. Berkaitan dengan Pasal 10 KUHP yang menyebutkan jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Dalam pidana pokok disebutkan salah satunya adalah pidana mati sebagai hierarki tertinggi. Pidana mati juga tersebut disebutkan dalam pasal undang-undang tindak pidana korupsi.

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Adapun keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau keadaan krisis ekonomi atau moneter. Ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan instrumen HAM internasional terkait hukuman mati di antaranya Pasal 3 UDHR,Pasal 6 ICCPR yang merupakan derivasi dari DUHAM, dan Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty. Selain itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi manusia. 

Hukuman Mati: Bukan Solusi untuk Menghentikan Korupsi

Pidana mati seringkali menjadi paradigma baik masyarakat yang ditujukan kepada koruptor. Argumentasi tanpa fakta hanyalah ilusi. Tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera. Data Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia tahun 2020, menunjukan bahwa 10 negara yang masuk ke dalam peringkat teratas perolehan indeks persepsi korupsi (IPK) terbaik dunia, tidak ada ketentuan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi dalam hukum nasionalnya. Sebaliknya, negara-negara dengan IPK rendah justru ada ketentuan hukuman mati bagi koruptor. Apakah hukuman mati menjadi solusi untuk menghentikan korupsi? Data Transparency International 2020 menyebutkan bahwa Denmark, New Zealand, Finlandia, Singapura, Swedia, Swiss, Norwegia, Belanda, Jerman, dan Luksemburg merupakan 10 negara dengan IPK tertinggi. Namun semuanya tidak ada aturan hukuman mati bagi korupsi dalam hukum nasionalnya. Hukuman mati tidak pernah bisa menjadi solusi penanggulangan kejahatan. Justru sebaliknya, hukuman mati dapat merenggut right to life yang dimiliki setiap orang. Bagaimana tidak, hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir namun direnggut dengan adanya putusan hukuman mati. Apabila hal tersebut dinilai bertentangan dengan hukum positif, maka perlu ditelisik terkait politik hukum ideal yang harusnya sesuai dengan nilai hak asasi manusia. 

Selain itu, hukuman mati bagi koruptor merupakan refleksi summum jus summa injuria yang berarti keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Dalam hal ini, didapatkan keadilan setinggi-tingginya apabila koruptor dihukum pidana mati. Namun hal tersebut berarti ketidakadilan tertinggi karena jaminan hak asasi manusia terkait hak untuk hidup tidak mendapatkan perlindungan hukum dan negara. Perlu diketahui bahwa teori pemidanaan retributif (pembalasan) sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, berbicara mengenai menjalankan amanat undang-undang maka perlu diingat bahwa pemidanaan telah mengalami pergeseran yaitu menekankan pada proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Selanjutnya, konsep pemidanaan telah mengarah kepada retrorative justice sesuai dengan RPJMN 2020-2024, maka seharusnya hukum bersifat progresif dan memberikan keadilan.

Rekomendasi: Law Enforcement, Protects Human Rights

  1. Preventive Step
  • Regulate Political Finance

Dalam kegiatan politik untuk memilih pejabat negara maka diperlukan aturan yang mengatur tentang keuangan politik. Aturan tersebut dibuat guna mencegah berlebihan uang dalam kegiatan politik supaya terciptanya iklim politik dan kampanye yang benar. 

  • Control Conflict of Interest

Dalam menjalankan pemerintahan, perlu adanya pengendalian konflik kepentingan pribadi bagi pejabat pemerintahan. Diwujudkan dalam pembuatan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan baik sehingga dapat terciptanya kebijakan untuk kepentingan publik.

  • Oversight of Goverment System

Perlu adanya pengawasan sistem pemerintahan baik internal maupun eksternal terkait akuntanbilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

  • Beureaucratic Regulations

Peraturan birokrat dalam hal ini adalah peraturan terkait larangan pencalonan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi karena korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan dalam jabatannya hingga menyalahgunakan kewenangannya.

  • Guarantee Citizens Rights

Hak warga negara merupakan hak absolut yang harus dijamin oleh negara. Konsep rechtstaat memiliki ciri bahwa menjamin hak asasi manusia. Hukum tidak hanya sebuah tulisan dalam kertas atau hanya sebuah kata-kata. Namun dalam praktiknya, warga negara memerlukan pengakuan hak asasinya seperti hak berpolitik, kebebasan berpendapat, dan berkumpul. Selain itu, negara harus menjamin perlindungan pelapor dan saksi dalam kasus korupsi.

  • Strengthen Political Integrity

Memperkuat integritas politik berarti bahwa dalam menjalankan kekuasaan politik harus berdasarkan kepentingan publik bukan pribadi. Langkah yang ditempuh adalah meningkatkan akses politik dalam pembuatan kebijakan, mengelola konflik kepentingan, dan adanya pengawasan tepat dalam pembuatan keputusan politik.

2. Enforcement Step

  • Determination of suspect to accused

Perlu diingat bahwa dalam ranah hukum pidana juga dikenal dengan beneficial owner yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidananya telah memperoleh kekuatan hukum karena diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berhubungan dengan hal tersebut perlu adanya pemaksimalan dalam penentuan tersangka hingga terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. 

  • Proportional Punishment

Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadi dasar melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam hal ini, banyak kasus korupsi yang kemudian pelakunya melanjutkan pada perbuatan pencucian uang. Pemidanaan proporsional berarti bahwa dalam menyelidiki kasus diperlukan adanya ketepatan dalam penentuan tindak pidana, apakah sebatas korupsi atau terdapat tindak pidana lanjut seperti pencucian uang. Namun sangat disayangkan karena pemanfataan undang-undang TPPU belum maksimal dan jarang diterapkan oleh lembaga penegak hukum. Padahal hukuman menyita seluruh kekayaan hasil korupsi keuangan negara dinilai lebih menimbulkan efek jera dan menjadi hukuman yang proporsional.

Konklusi: Hak Hidup Harus Dijamin Karena Mencederai HAM

Hukuman mati bagi koruptor telah dijelaskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun hukuman tersebut kontradiktif dengan hak asasi manusia. Instrumen HAM internasional maupun nasional hakikatnya menjamin HAM salah satunya berkaitan dengan hak hidup. Adanya instrumen hukum tersebut untuk menghapuskan hukuman mati. Terlebih hukuman mati yang menjadi paradigma baik masyarakat bagi koruptor tidak membuktikan dapat menghentikan korupsi. Right to life harus senantiasa dijamin karena merupakan non-derogable right yang berarti hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apa pun. Hukum hadir untuk menyelesaikan persoalan sosial hendaknya memberikan kepastian dan keadilan. Tidak hanya sebagai tulisan dalam sebuah kertas dan kata-kata indah semata namun masyarakat harus merasakan keadilan subyektif. Terdapat solusi dan pilihan hukum lain yang juga tidak mendiskreditkan upaya penegakan tindak pidana korupsi. Penulis memberikan melalui preventive step dan enforcement step.

Salam Perhimpunan!

PPI Tiongkok 2020-2021

Berdaya, Berkarya, Bersama

Referensi

  • International Covenant on Civil and Political Right
  • Universal Declaration Human Right
  • United Nations Human Rights Commitee
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
  • Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia tahun 2020
  • Transparency International 2020
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

Leave a Comment

Your email address will not be published.